CEPI atauCoallition for Epidemic Preparedness Innovationstelah memulai kegiatandue diligence, yakni uji kelayakankepada perusahaan Bio Farma, yang dimulai tanggal 15 September 2020yang lalu. Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi menjelaskandue dilligencemerupakan pengkajian kapasitas dan kapabilitas. Hal tersebut dilakukan kepada Biofarma sebagai bagian dari proses kemungkinan kerjasamaglobal vaccine manufacturing, yang akan dilakukan antara CEPI dan Biofarma.
“Di dalamdue diligencetersebut, CEPI melakukanassessmentatas kapasitas manufaktur vaksin Covid 19,Quality Management System(QMS), kemudian sistem analisa laboratorium, hingga sistem IT Bio Farma,” kata Menlu di Jakarta, Kamis (17/9/2020) Hasildue diligencediharapkan akan diterima Indonesia pada akhir September atau awal Oktober 2020. Sebagaimana diketahui, Biofarma Indonesia telah masuk sebagai 1 (satu) dari 7 perusahaan obat potensial untuk pembuatan vaksin Covid 19 (potential drug Manufacturer for Covid 19 Vaccine)dari CEPI.
“Kerjasama antara BioFarma dengan CEPI ini akan membuka kesempatan yang baik bagi Biofarma untuk memperkuatnetworkingnyadi track multilateral,” kata Menlu. Indonesia juga telah melakukan sejumlah kerja sama vaksin terkait dengantrackkerjasama baik secara bilateral maupun multilateral. Menlu berujar pendekatan jangka pendek tersebut dilakukan sambil terus memperkuat upaya jangka panjang kemandirian vaksin, yaitu melalui pengembangan vaksin merah putih.
Indonesia telah masuk dalam kategoriAdvance Market Commitment(AMC) dari Gavi Covax Facility lewat komunikasi intensif yang dilakukan perwakilan Indonesia di Jakarta, maupun di PTRI Jenewa dan KBRI Oslo. “Yang berarti Indonesia akan memperoleh akses vaksin sebesar 20% dari populasi kita,” kata Menlu. Indonesia juga akan memperoleh keringanan finansial melalui mekanismeODA (Official Development Assistance)maupunco financing.
Dengan mekanisme pendanaan tersebut akan berpengaruh pada harga dan diharapkan harga vaksin melaluitrackmultilateral ini akan lebih murah dibanding mekanisme lainnya. “Perkiraan kita vaksin melalui jalur kerjasama multilateral ini baru akan tersedia pada tahun 2021 dan Kementerian Luar Negeri akan terus mengawal proses kerjasama ini,” kata Menlu.